Adanya Kenaikan Biaya STNK – BPKB, Bukti Pemerintah Gagal Kelola Pembangunan

Topik Nusantara

Adanya Kenaikan Biaya STNK – BPKB, Bukti Pemerintah Gagal Kelola Pembangunan

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menilai kenaikan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) memberatkan masyarakat. Oleh karenanya kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB mengindikasikan pemerintah Jokowi gagal mengelola  pembangunan.

“Kenaikan itu mengindikasikan pemerintahan ini gagal me-manage pembangunan yang ada.  Bahasa lain pemerintahan ini panik takut nggak punya duit agar bisa bertahan. Jadi, tinggal menunggu reaksi masyarakat. Semoga saja tidak reaktif,” ujar Desmond di Jakarta, Rabu (4/1/2017).
Desmond menyebut dengan adanya kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB maka Jokowi telah berbohong saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Padahal dalam kampanye Jokowi menyebut uang yang dimiliki pemerintah cukup ada dan bisa mensejahterakan rakyat. Semoga saja kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB tidak membuat rakyat reaktif terhadap pemerintahan Jokowi.

“Berarti Pak Jokowi pada saat kampanye bohong semua. Realitanya begitu, agak susah mengomentari hari ini yang lebih-lebih. Tinggal tunggu apa reaksi masyarakat atas kebijakan ini. Mudah-mudahan masyarakat nggak terlalu reaktif,” jelas politisi Gerindra ini.
Terkait alasan kenaikan biaya pengurusan administrasi kendaraan tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik, Desmond menyebut, untuk memberikan pelayanan sistem yang lebih baik yaitu dengan sistem online. Saat ini pelayanan SIM, STNK dan BPKB online. Sehingga pemohon tidak pulang kampung untuk mendapatkan dokumen tersebut.

Komentar
To Top