Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik tudingan pihaknya mengusut persoalan anggaran di komisi antirasuah cuma sekadar mencari-cari masalah, padahal selama 10 tahun berturut-turut selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Risa Mariska, menjawab kecurigaan terhadap pihaknya terkait kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
“Kita nggak terkesan-kesan mencari. Gini loh, KPK kan sebagai salah satu legal entity yang menggunakan angaran negara. Nah, terkait hal itu, tentu ada evaluasi dan audit dari BPK. Okelah hasil audit BPK itu WTP. Tapi, kita mau lihat-lihat hal lain yang perlu kita tahu, karena kita DPR (memiliki hak pengawasan, red),” ujarnya.
Risa menambahkan, KPK sebagai lembaga negara bertanggung jawab melaporkan kinerjanya kepada Presiden, BPK, dan DPR.
“Kita salah satu pihak di situ. Jadi, kita wajib tahu, bukan mencari-cari,” jelas Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat ini.
Dia mengungkapkan, keputusan pansus menemui BPK juga didorong tidak tereksposenya semua persoalan tentang realisasi penggunaan anggaran KPK secara menyeluruh ketika sedang rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI. Terlebih, lembaga auditor negara tersebut merupakan mitra kerja Komisi XI.
“BPK kan kaitannya dengan Komisi III, kalau kita hanya terkait evaluasi kinerja (KPK, red) dan lain sebagainya. Kalau keuangan disampaikan (ke Komisi III DPR, red), tapi tidak secara detail,” urainya.
Lebih jauh, Risa menerangkan, pansus belum membaca hasil audit BPK terhadap KPK sejak 2006-2016 yang diterimanya, kemarin (4/7/2017), karena masih berada di Sekretariat DPR.
Sehingga, pansus belum mempelajari lebih jauh tentang temuan-temuan BPK atas indikasi pelanggaran oleh KPK. “Nanti akan kita cek satu-satu. Kan akan jadi bahan juga buat teman-teman untuk rapat dengan BPK minggu depan,” tuntasnya.
