Setelah ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) direkomendasikan oleh pemerintah untuk dibubarkan, banyak kalangan yang juga meminta kepada pemerintah untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI).
Mereka beranggapan FPI adalah ormas garis keras yang selalu mengedepankan aksi anarkis nan represif saat melakukan aksi massa. Yang paling sering adalah konflik yang mengatasnamakan sweeping nahi munkar.
Dari catatan, setidaknya 15 kali FPI terlibat konflik yang berujung aksi anarkis. Hal ini terangkum dari tahun 1998-2017.
22 November 1998: Perkelahian terjadi antara anggota FPI dengan sekitar 600 orang preman setelah sebuah masjid dirusak di Gadjah Mada, Jakarta Pusat.
12 Desember 1999: FPI menduduki Balai Kota DKI menuntut penutupan tempat hiburan selama bulan suci Ramadhan dan pekan pertama bulan Syawal.
24 Juni 2000: 300 orang anggota FPI menyerang kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary terkait laporan yang dikeluarkan Komnas HAM perihal peristiwa Tanjung Priok.
9 Oktober 2001: FPI membuat keributan pada demonstrasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.
15 Oktober 2001: Bentrokan terjadi antara seribu petugas kepolisian dengan Laskar Pembela Islam yang mengepung kantor FPI di Petamburan III.
15 Maret 2002: Sekitar 300 masa FPI merusak sebuah tempat hiburan, Mekar Jaya Billiard, di Jalan Prof Dr. Satrio No. 241, Karet, Jakarta.
26 Juni 2002: Massa FPI merusak kafe saat berdemonstrasi menolak pencalonan kembali Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta.
23 Desember 2004: 150 orang anggota FPI bentrok dengan satuan pengamanan JICT karena timbunan tanah JICT menutup jalan masuk ke makam keramat.
1 Juni 2008: FPI menyerang ibu-ibu dan anak-anak anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang tengah merayakan hari Pancasila di Monas.
30 April 2010: Massa FPI melakukan perusakan saat gelaran seminar waria yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat.
12 Januari 2012: Massa FPI melakukan perusakan di gedung Kemendagri pada demonstrasi penolakan pencabutan perda tentang miras.
6 Mei 2012: FPI merusak Mapolsek Ciawi karena kepolisian diduga menganiaya anggota FPI yang mencoba menghentikan acara dangdutan.
10 Agustus 2012: Massa FPI merusak sejumlah klenteng di Makassar saat demo sebagai bentuk solidaritas terhadap umat Muslim Rohingya yang ditindas
3 Oktober 2014: FPI rusuh saat demonstrasi menolak pengangkatan Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai Presiden RI.
12 Januari 2017: FPI dan GMBI bentrok di Bandung saat pemeriksaan Habib Rizieq Shihab terkait kasus dugaan penodaan Pancasila.
Meski begitu, tidak sedikit aksi kemanusiaan yang juga dilakukan massa FPI, mereka tercatat cepat dalam melakukan bantuan kemanusiaan. sebut saja bantuan kepada korban Tsunami Aceh, Letusan Merapi di Yogyakarta, bantuan korban longsor di daerah-daerah, banjir bandang maupun bencana-bencana lain. Bahkan bantuan FPI sudah sampai di negara konflik macam di Jalur Gaza, Palestina.
Juru Bicara FPI Slamet Maarif tak membantah ormasnya kerap dilabeli sebagai ormas anarkis.
Menurut Slamet, beberapa waktu lalu memang banyak anggota ormasnya yang kerap melakukan sweeping dan meresahkan masyarakat. Namun, kini, pendekatan mereka jauh lebih baik dan selalu mengutamakan dialog dan pendekatan yang humanis kepada masyarakat.
“Kalau sekarang kami penuh dengan kedaiman, dialog, kami sentatiasa menempuh jalur hukum,” jelasnya dalam suatu perbincangan, Jumat (12/5/2017).
Slamet tak terima bila FPI masih dilabeli sebagai ormas anarkis. Dia mengklaim, sudah beberapa tahun belakangan FPI tidak terlibat aksi anarkis.
“Anarkis yang mana. Kami sudah tunjukkan dua tahun terakhir ini sampai aksi bela Islam 1,2,3 lalu 212, mana anarkisnya. Kalau mereka nuntut kami bubar, malah gak masuk akal, konyol itu,” katanya.
Dia menegaskan, kini pihaknya tengah membuka dialog dengan seluruh elemen masyarakat seperti DPR, Menkopolhukam dan sejumlah ormas lainnya. Pendekatan dialog akan menjadi langkah FPI saat ini.
“Kami sepakat, kami akan buka dialog dengan siapapun. Kemudian mereka kalah, balas dendam lalu semua cara dipakai termasuk menghembuskan kembali isu pembubaran,” tutup Slamet.
