Daftar Proyek Pembakit Listrik Jokowi yang Ditunda Demi Rupiah

Topik Dunia

Daftar Proyek Pembakit Listrik Jokowi yang Ditunda Demi Rupiah

Daftar Proyek Pembakit Listrik Jokowi yang Ditunda Demi Rupiah

Topikindo.com– Pemerintah memperlambat laju kinerjanya sementara waktu dengan menunda pengerjaan sejumlah proyek Pembakit listrik. Hal itu dilakukan demi mengurangi tekanan impor terhadap neraca perdagangan yang ujungnya melemahkan Rupiah.

Sejumlah proyek yang akan ditunda ialah proyek pembangkit listrik yang belum memasuki tahap pemenuhan kewajiban pembiayaan (financial closing).

Tak tanggung-tanggung, jumlah proyek pembangkit listrik yang ditunda mencapai 15.200 MegaWatt (MW) dengan total investasi mencapai US$23,9 miliar atau mencapai Rp353 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebanyak 67 proyek dengan total kapasitas 12,28 ribu MW di antaranya merupakan bagian dari program 35 ribu MW. Dengan rincian, 29 proyek di Sumatra, 18 proyek di Kalimantan, 10 proyek di Jawa, 9 proyek di Sulawesi, dan 1 proyek di Nusa Tenggara.

Kemudian, 72 proyek dengan total kapasitas 2,97 ribu MW merupakan bagian dari program reguler. Terdiri dari, 66 proyek di Sumatra dan enam proyek di Jawa.
Semula, sebagian besar proyek-proyek ditargetkan beroperasi (commercial operation date/ COD) pada 2018 – 2019. Namun, Kementerian ESDM meminta pengerjaan digeser, sehingga bisa selesai pada 2020 hingga 2026, menyesuaikan dengan kebutuhan listrik setempat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan langkah tersebut bisa mengurangi pengadaan barang impor sekitar US$8 miliar-US$10 miliar atau setara Rp118 triliun-Rp148 triliun.

Menanggapi kebijakan tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengaku pesimistis langkah ini akan efektif menekan impor barang modal, termasuk komponen proyek kelistrikan untuk jangka pendek.

Perbaikan neraca perdagangan penting untuk dicapai demi menjaga stabilitas kurs rupiah. Namun, pemerintah sebaiknya tidak sekedar mengambil jalan pintas untuk mengatasi gejolak yang ada.

Pemerintah perlu lebih serius dalam mendorong hilirisasi industri sehingga kebutuhan bahan baku domestik bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Komentar
To Top