FRONT Pembela Islam (FPI), kembali tebar teror. Organisasi massa yang dikenal dengan aksi kekerasan itu, ancam bakal melakukan aksi demo lebih besar, dari unjuk rasa yang dilakukan 4 November 2016 lalu.
Sedianya demo itu akan dilakukan pada tanggal 25 November 2016 mendatang. Meski belum final, namun ormas massa Islam garis keras itu, mengisyaratkan demo akan dipusatkan di Istana.
Ancaman itu dikumandangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Syuro DPD FPI, Habib Novel Bamukmin. Ia mengaku hingga saat ini FPI masih terus membahas soal rencana aksi demo tersebut.
“Iya beneran, cuma kan kita dari FPI ini belum ada keputusan final, hari ini kita baru rapat. Nanti sesuai perkembangan baru kita informasikan kembali,” jelasnya di Bareskrim Polri Gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, Senin (14/11).
Novel menyatakan, rencana demo tanggal 25 November mendatang akan mengajukan tuntutan yang sama seperti demo 4 November lalu. Untuk lokasinya, demo akan berpusat di Istana Negara dan gedung DPR/MPR. “Tuntutan sama untuk segera memenjarakan Ahok. Titiknya di Istana, akan lanjut lagi ke DPR/MPR,” kata dia.
Jika memang dilaksanakan, lanjutnya, massa yang terlibat akan jauh lebih banyak dibanding dengan demo sebelumnya.
“Massa nanti lebih banyak lagi luar biasa. Dari kita (FPI) aja kemarin mungkin dua juta lebih. Kemungkinan kita akan meningkatkan lagi, buruh juga akan menurunkan 4 juta massanya. Dari Din Syamsuddin massa dari Jawa Barat akan menerjunkan lima juta. belum lagi dari kiai-kiai kemarin dari Madura, semua akan lebih banyak dari kemarin,” timpalnya.
Ditempat terpisah, Menko Polhukam Wiranto mengumpulkan sejumlah pimpinan instansi keamanan. Mulai dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kepala Badan Nasional Penanggulanan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius.
Rapat yang dilakukan secara tertutup di Kemenko Polhukam, Senin (14/11), juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo. Rapat berlangsung sekitar 90 menit berlalu. Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala BNPT, enggan memberikan komentar soal inti dari pertemuan tersebut.
Hanya Menko Polhukam Wiranto yang bersedia memberikan keterangan. “Pertemuan itu adalah agenda rutin yang membahas seputar tugas pokok Kemenko Polhukam,” ujar Wiranto kepada wartawan.
Ketika disinggung apakah pertemuan tersebut terkait rencana demo tanggal 25 November mendatang, Wiranto, tak menepisnya. “Semua kita bahas. Masalah demo, masalah bom, masalah kerusuhan yang terjadi, masalah bencana alam menyangkut masalah cakupan dari tugas dari Menko Polhukam,” kata dia kepada wartawan.
Pertemuan itu bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat. “Intinya memang kita berusaha membangun suatu ketentraman di masyarakat. Kan tujuan kita seperti itu. Tapi kan tentu ini tergantung juga pada masyarakat. Karena masalah penjagaan keamanan ketertiban itu juga kita minta partisipasi masyarakat,” pungkasnya
Presiden Joko Widodo sendiri telah menganjurkan warga untuk tidak melakukan demo lagi, karena tuntutan pendemo agar penegak hukum memroses kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama sementara diproses oleh Polri.
Presiden kini tengah intens melakukan melakukan safari. Teranyar hajatan ke partai politik pendukung pemerintah. Itu didahului dengan mengunjungi dua ormas Islam terbesar di Tanah Air, yakni NU dan Muhammadiyah. Setelah itu, Jokowi bertandang ke Markas Kopassus, Marinir sampai Brimob. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga telah mengundang sejumlah ulama ke Istana Negara.
