Topik Nusantara

Kebijakan Menteri Luhut Bertabrakan Dengan Menteri Susi

Giliran Luhut vs Susi Gesekan Wacana?

topikindo.com – Gesekan wacana politik kembali terjadi di kalangan menteri Kabinet Kerja pimpinan Joko Widodo. Kali ini justru Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Apa lagi?

Kalangan netizen bereaksi keras atas wacana yang disampaikan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan. Para penggiat media sosial ini menolak rencana Luhut membuka peluang pengelolaan perikanan Natuna bagi investasi asing.

Sejauh ini, pengembangan Natuna sementara ini akan mengandalkan APBN alias tidak terburu-buru mengundang investor. Pemerintah untuk sementara hanya akan menggandeng BUMN Perum Perikanan Indonesia (Perindo) untuk mengelola sentra perikanan, mengolah hasil tangkapan dan budidaya, serta memasarkannya

Dalam hal ini, penolakan atas wacana Luhut tersebut menjadi salah satu cuitan yang menjadi trending topic dengan tanda pagar, #TolakAsingNangkapIkan.

“Menjaga laut agar tidak tersentuh negara asing merupakan kewajiban kita semua #TolakAsingNangkapIkan,” kicau @anggunmawar.

“Cukup darat, udara dan isi bumi kita gadaikan ke asing, Tidak untuk Isi Laut ! #TolakAsingNangkapIkan @kemaritiman @jokowi,” kicau @JagaLaut.

“Kekayaan laut indonesia harus jadi investasi anak cucu bangsa indonesia,” timpal @HylmiAlFauzi.

Dalam regulasi daftar negatif investasi (DNI), beberapa usaha di bidang kelautan dan perikanan tertutup bagi investasi asing, seperti perikanan tangkap yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan 30 gros ton (GT) di wilayah perairan sampai dengan 12 mil, usaha pengolahan hasil perikanan dari penangkapan ikan di perairan umum.

Beleid dalam bentuk Perpres No 39/2014 itu juga menyebutkan usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal berukuran di atas 30 GT di wilayah perairan di atas 12 mil tertutup bagi investor asing. Demikian pula dengan penggalian pasir laut. Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan membuka kemungkinan keterlibatan investasi asing untuk mengelola potensi perikanan di Natuna.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelumnya menyampaikan keinginan wilayah itu dikelola pemerintah. Apalagi, kendati mengumumkan adanya minat Grup Blackspace yang ingin berinvestasi gudang berpendingin (cold storage) dan rantai pendingin (cold chain) di 19 pulau terluar, KKP belum dapat memastikan apakah kelompok bisnis asal Rusia itu akan menancapkan modal di Natuna.

Luhut mengatakan pemerintah dapat bekerja sama dengan investor, termasuk perusahaan asing, untuk mengembangkan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dengan potensi 1,14 juta ton ikan lestari itu.

Sebelumnya, Luhut juga dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan keinginannya memberikan kesempatan kepada investor asing untuk ikut mengelola perikanan Natuna yang potensi ikan lestarinya mencapai 1,14 juta ton.

Keinginan Menko Luhut itu ditentang keras oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia bahkan mengancam mengundurkan diri dari jabatannya jika usaha perikanan tangkap di Natuna dibuka untuk investasi asing.

“Kalau perikanan tangkap sampai diberikan ke asing, saya siap mengundurkan diri karena reforming perikanan harus disiplin dan itu untuk kepentingan sustainability (keberlanjutan),” tegas Susi, kemarin.

Agar tidak gaduh lagi, sebaiknya Luhut dan Susi bertemu dan membahasnya sampai beres, ketimbang berdebat di ruang publik yang bisa menimbulkan kegaduhan politik. Luhut dan Susi sudah sama-sama tak asing satu sama lain. Kalau sampai gaduh, mau apa lagi? Apa kata dunia?

Kebijakan Menteri Luhut Bertabrakan Dengan Menteri Susi
To Top