Maraknya OTT KPK Jadi Bukti Kinerja Inspektorat Pemerintah Lemah

Topik Nusantara

Maraknya OTT KPK Jadi Bukti Kinerja Inspektorat Pemerintah Lemah

Presiden Joko Widodo meminta agar kinerja lembaga inspektorat atau pengawasan di lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah ditingkatkan.

Permintaan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengutip Presiden Joko Widodo yang menanggapi banyaknya kasus korupsi dan suap di daerah, termasuk banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan oleh KOmisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pejabat terakhir yang terkena operasi tangkap tangan KPK adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya. Ridwan Mukti tertangkap tangan menerima suap Rp1 miliar dari pengusaha yang memenangkan tender proyek jalan. Ridwan Mukti bahkan mendapat komitmen dari pengusaha itu untuk mendapatkan suap Rp4,7 miliar dari dua proyek.

Tjahjo mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar kinerja inspektorat ditingkatkan.

“Arahan Bapak Presiden, kerja inspektorat harus ditingkatkan. Masa sih urusan lima juta harus KPK? Urusan jual beli jabatan, masalah pengadaan barang, lalu apa fungsi inspektorat daerah? Termasuk apa fungsi kejaksaan dan kepolisian? Dengan indikasi KPK masuk ke wilayah itu, berarti nggak jalan. Padahal membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, itu perlu,” kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Tjahjo mengapresiasi keseriusan KPK memberantas korupsi di daerah di saat kinerja inspektorat mandul. Tjahjo mengatakan KPK perlu memberikan terapi kejut bagi para pejabat di daerah agar menjauh dari korupsi.

“KPK rajin ya, setidaknya dengan OTT. Semakin banyak yang kena itu jangan dicurigai. KPK melampaui kewenangan? Tidak. Justru itu untuk memberikan shock therapy,” ujar dia.

Terkait penetapan status tersangka terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Tjahjo menyatakan telah mengukuhkan Rohidin Mersyah sebagai pelaksana tugas (plt) Gubernur Bengkulu.

“Pak Gubernur sudah ditahan, dia sudah tidak bisa tugas sehari-hari, maka segera ditunjuk wakil gubernur sebagai pelaksana tugas, supaya bisa mengambil alih semua masalah yang ada,” tutur politikus PDI Perjuangan ini.

To Top