Elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus merosot. Kehadirannya disejumlah wilayah ditolak warga. Tak hanya itu, banyak kader partai pengusung Ahok `berkhianat` dengan mendukung pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta lainnya. Dalam kondisi ini, siapapun yang mendukung, tak tertolong lagi.
Dukungan dari Ketua Umum Megawati, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan sia-sia. Pasalnya, warga Jakarta sudah lama ingin menggusur Ahok.
Mantan Anggota DPR RI Ahmad Yani sangat berpengaruh pada pencalonan Ahok dalam Pilkada 2017. Ia memprediksi, Pilgub DKI Jakarta 2017 hanya akan diperebutkan oleh dua pasangan saja.
Menurutnya, pusaran pertarungan akan berlangsung sengit antara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno melawan Agus Harimurti-Sylviana Murni. “Pilkada DKI ini akan berlangsung ketat. Tapi, pertarungan bisa dibilang hanya persaingan antara pasangan Anies-Sandi versus Agus-Sylvi,” kata Yani saat dihubungi di Jakarta.
Dijelaskan Yani, penyebab lain Ahok ditinggal masyarakat karena selama duduk di kursi DKI-1 menggantikan Jokowi, Ahok kerap melakukan kebijakan kontraproduktif.
“Program unggulan yang akan membangun kampung deret, mana? Koar-koar bersih tidak korupsi, tetapi Pemprov DKI dapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dalam tiga tahun berturut-turut,” beber Yani.
Percuma
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan, adanya penolakan yang terjadi membuat dukungan parpol kepada Ahok percuma. Meski, parpol bergerak melalui instruksi para petingginya.
“Percuma, meski para petinggi parpol menginstruksikan untuk mendukung dan memenangkan Ahok. Buktinya, meski diinstuksikan tapi tetap saja di internal beberapa Partai pendukung Ahok bergejolak. Bahkan mendukung calon lain yang notabene pesaingnya,” ungkap dia.
Emrus menuturkan, dalam komunikasi politik, penolakan atau dukungan merupakan sebuah output agar dapat menghasilkan input yang maksimal. Misalnya, aksi penolakan beberapa kader internal PDI Perjuangan yang tidak mendukung Ahok. Ditambah lagi, pergolakan internal di Partai Hanura serta Nasdem.
4 Jalan
Terpisah, praktisi hukum Heru Widodo mengatakan, dari sisi hukum pemilukada ada empat jalan bagi seseorang untuk gagal menjadi kepala daerah. Pertama, penarikan dukungan dari parpol. Hal ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Soalnya, parpol yang menarik dukungan diancam pidana kurungan badan dan denda yang besar. “Tapi, itu mustahil karena ada sanksi terhadap parpol,” tegas Heru di Jakarta,
Kedua, kata dia, pengunduran diri oleh pasangan calon. Namun, Heru melihat hal ini sangat mustahil dilakukan Ahok. Dia menyatakan, Ahok tidak akan mundur dari pertarungan di Pilkada DKI Jakarta.
Ketiga, jika menurut UU Pilkada ada tindakan dari pasangan calon, tim sukses maupun pihak terkait lainnya menjanjikan memberikan uang meminta agar seseorang tidak mencoblos, apalagi sampai memberikan uang.
”Itu bisa dikenakan pembatalan apabila pelanggarannya terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Itu prosesnya di penegakan hukum terpadu oleh Bawaslu,” ungkap Heru.
Nah, kata Heru, yang keempat adalah pemberhentian. Dia mengatakan, ketika Ahok menang pilkada dan statusnya naik jadi terdakwa, maka demi hukum akan diberhentikan sementara setelah resmi dilantik. Kemudian, Ahok akan diberhentikan ketika sudah menjadi terpidana. “Tentunya berdasarkan kekuatan hukum yang tetap,” pungkasnya.
Titik Rawan
Beberapa kalangan menilai, posisi Ahok kini sedang berada di titik yang rawan. Adapun Ahok disebut-sebut berpotensi gagal maju di Pilkada DKI mendatang, jika salah satu dari tiga partai yang mendukungnya, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar, tiba-tiba mencabut dukungannya dari mantan bupati Belitung Timur itu.
“Saya pikir, ketiga partai itu enggak bakal berani macam-macam. Satu partai saja menarik diri, Ahok tamat,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, saat dihubungi di Jakarta.
Pangi menuturkan, hal tersebut sulit untuk terwujud mengingat kedekatan Ahok dengan Presiden Jokowi lantaran faktor peristiwa masa lalu yang pernah dijalani keduanya ketika masih memimpin Ibukota bersama-sama.
Selain itu, para pimpinan di Nasdem, Hanura, dan Golkar diduga sudah membuat deal-deal politik dengan Jokowi untuk mendukung Ahok pada Pilgub DKI 2017. Apalagi, kata Pangi, ketiga partai itu diketahui sama-sama pendukung pemerintah di parlemen.
Sebelumnya, tujuh partai politik (Parpol) sepakat membentuk koalisi dalam ajang pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Koalisi tersebut diberi nama ‘Koalisi Kekeluargaan’.
