Presiden Jokowi Diminta Rombak Kabinet Non-Parpol
topikindo.com – Pengamat komunikasi politik PolComm Institute, Heri Budianto, mengatakan kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika perombakan kabinet atau “reshuffle” dilakukan terhadap menteri dari non-partai politik.
“Jika Partai Golkar dan PAN mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser, sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid,” katanya seperti dilansir Antara, Rabu 13 Juli 2016.
Hanya saja, kata dia, apabila Golkar mengincar jatah menteri maka benturannya akan keras karena Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan. Heri mengatakan ada 20 kursi menteri non-parpol dan itu semua posisi strategis, bahkan komposisi kabinet saat ini masih didominasi dari kalangan non-parpol.
Dia menilai, menteri dari parpol hanya berjumlah 14 menteri, padahal dukungan dan fungsi parpol dalam memperkuat pemerintahan sangat besar dan strategis.
“Parpol ini yang keringatan dan punya kursi di DPR. Kalau mengambil porsi menteri non-parpol, tidak ada risiko politiknya,” ujar dia.
Menurut dia, saat ini menteri dari parpol hanya diberi posisi tidak strategis, tapi diganggu dan dirusak terus. Karena itu dia menilai seharusnya jika presiden hendak melakukan “reshuffle” kabinet dengan memasukkan PAN dan Golkar, maka yang seharusnya diambil adalah posisi menteri non-parpol dan posisinya juga strategis.
“Jadi sangat realistis ambil jatah non-parpol. Di samping tidak ada benturan politiknya, komposisi sekarang tidak berimbang, nonparpol 20 menteri, dari parpol hanya 14 menteri,” kata dia.
Dia mengatakan, menteri-menteri di bidang ekonomi terbukti kurang mampu mengeksekusi arahan Presiden untuk meningkatkan ekonomi nasional. Heri mencontohkan soal daging, meskipun Presiden Jokowi sudah mengultimatum agar harga daging di angka Rp80.000, menteri terkait tidak mampu memberi solusi.
“Soal daging saja sejak mau puasa sampai sekarang harganya malah terus naik,” ujar dia.
Dari sisi kinerja, menurut dia, ekonomi Indonesia remuk dan daya beli masyarakat turun, harga komoditas hancur, ekspor lemah, impor nambah, harga-harga bahan pokok naik terus. Selain itu, dia juga menyebut 12 paket kebijakan ekonomi yang digalakkan pemerintah tidak jalan lantaran para menteri dari non-parpol tidak bisa menerjemahkan dengan implementasi konkret arahan presiden.
“Penanganan mudik kacau balau, pangan remuk, pajak tidak memenuhi target, sehingga harus ada kebijakan pengampunan pajak,” kata dia.
