Secara personal turunan Tionghoa sudah lama sekali bermain pada wilayah politik praktis di negeri Bhineka Tunggal Ika bernama Republik Indonesia ini.
Tetapi sebagai sebuah Parpol dengan entitas ke-Tionghoa-an tak bakal kita lihat, hal yang juga kita mudah melihatnya pada eksistensi Parpol lain dengan sandaran etnis.
Dari basis-basis priomordialis paling-paling yang telah dicatat dalam sejarah adalah partai berbendera agama, Parpol yang marak pada zaman Soekarno dan lalu difusi di zaman Soeharto.
Ahok, meski ia lebih sebagai birokrat daripada sebagai politisi, merupakan satu di antara begitu banyak orang-orang Tionghoa yang berkibar pada era demokrasi pasca reformasi di Indonesia.
Zaman ini memberikan kesempatan terbuka lebar bagi etnis Tionghoa untuk berpolitik. Inilah era menjadi ajang pembuktian walau banyak juga yang gagal.
Tahun ini adalah pengalaman pertama Yandi, 34 tahun, duduk sebagai anggota DPRD di Pontianak, Kalimantan Barat, setelah maju sebagai calon legislatif dalam pemilu 2014.
Yandi, anak keempat dari empat bersaudara, ini memang bertekad untuk berkarir di dunia politik sejak sepuluh tahun lalu.
Dia pun pernah berganti-ganti partai dari Partai Republikan, Golkar, dan yang terakhir Gerindra.
Pilihan berkarir di dunia politik diakuinya bukanlah pilihan yang umum bagi pemuda Tionghoa di Pontianak. Keluarga dan tiga saudaranya yang sibuk berbisnis pernah menentang keputusan yang ‘di luar kebiasaan’ itu.
Namun dia sudah membulatkan niat: “Karena saya ingin menyumbang gagasan dan pemikiran. Jika hanya disampaikan ke pemerintah, implementasinya belum tentu jalan. Karena itu lebih baik terjun langsung.”
Ambisi Yandy cukup tinggi: menjadi presiden pada 2030 mendatang adalah cita-cita jangka panjangnya.
Dia tak sendiri, calon-calon politisi dari etnis Tionghoa dalam pemilu kali ini sudah banyak bermunculan baik di tingkat daerah hingga nasional.
Pesta demokrasi menjadi kemewahan yang akhirnya dirasakan warga keturunan Tionghoa yang berpuluh-puluh tahun dikekang aktivitas politiknya.
Taipan media Hary Tanoesoedibyo misalnya dalam pemilu lalu tak ragu untuk terjun ke politik praktis dengan mendeklarasikan dirinya sebagai calon wakil presiden keturunan Tionghoa pertama lewat Partai Hanura.
Hary lalu ‘membelot’ mendukung Prabowo, setelah Hanura menyatakan dukungan ke Joko Widodo.
Contoh lainnya adalah bos Lion Air Rusdi Kirana – pebisnis keturunan Tionghoa – juga secara terbuka menyatakan dukungan ke partai Islam, Partai Kebangkitan Bangsa.
Keputusan – yang dikutip oleh beberapa media – dibuat karena Rusdi merasa “terinspirasi oleh sosok Gus Dur yang memperjuangkan hak-hak warga Tionghoa”.
Presiden Abdurrahman Wahid memulainya dengan melepas kekangan budaya dengan mencabut Inpres Nomor 14/1967 yang melarang pementasan kebudayaan Tionghoa dan mengangkat ekonom Kwik Kian Gie sebagai Menteri Koordinator Ekonomi.
Presiden Megawati – yang menggantikan Gus Dur setelah diminta mundur oleh MPR – juga menunjukan politik antidiskriminasi dengan menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional pada 2012.
Di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Marie Elka Pangestu mencatat sejarah sebagai menteri perempuan keturunan Tionghoa pertama di kabinet. Pada 2004 dia dipercaya memimpin pos kementerian perdagangan sebelum akhirnya didaulat menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada 2011 lalu.
SBY juga mengeluarkan peraturan untuk mengganti semua istilah etnis Tionghoa menjadi Tionghoa dan sebutan negara Cina menjadi Tiongkok.
Terlepas dari kontroversi dukung-mendukung parpol, munculnya warga etnis Tionghoa di panggung politik mencerminkan kebebasan dan demokrasi.
Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama misalnya, terbukti diterima baik oleh warga Jakarta dan menjadi pusat perhatian media karena kinerjanya yang dianggap baik dan tegas.
Bagi Yandy pribadi ini menjadi ajang pembuktian: “Ini menjawab kepada publik bahwa penilaian terhadap kita (Tionghoa) ada yang keliru.
“Buktinya ketika kita diberikan kesempatan di sektor politik ternyata kita mumpuni.”
Dia mengaku terinspirasi sosok politisi dan reformis Tiongkok, Deng Xiaoping, yang setelah kematian Mao Zedong mampu memimpin negara itu menuju kejayaan ekonomi.
“Beliau mengatakan tidak peduli itu kucingnya hitam ataupun kucingnya putih yang penting kucingnya bisa menangkap tikus.”
“Artinya apapun namanya, ketika itu bermuara pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang baik, itu harus dilakukan. Karena kita sering terfokus pada namanya (identitas), kita lupa bagaimana cara mensejahterakan masyarakat kita.”
Sejak era kepeminpinan Abdurrahman Wahid, tembok batas diskriminasi atas warga Tionghoa memang perlahan terkikis selapis demi selapis.
Sofjan Wanandi – mantan aktivis 1966 berdarah Tionghoa – mengakui bahwa kini orang Tionghoa yang berpolitik dan duduk di pemerintahan sudah tidak lagi dianggap ‘ajaib’ oleh orang kebanyakan.
“Keinginan (warga Tionghoa) untuk juga berpolitik dan jangan bisnis saja, itu sudah terjadi. Dan menurut saya baik, ada tanggung jawab sosial juga kepada bangsa, dulu kan tidak boleh.”
“Saya melihat sudah tidak banyak resistensi lagi,” katanya.
Benny Setiono, salah satu pendiri dan aktivis Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) juga sependapat.
“Contoh dua tahun lalu, Ahok dicalonkan jadi wakil gubernur. Ada usaha dari pihak tertentu yang mengatakan dia Cina dan dia Kristen, ternyata kan warga Jakarta tidak menggubris dan malah jadi bumerang.”
“Hary Tanoe, terlepas kita setuju atau tidak setuju – ketika dia mencalonkan jadi wakil presiden, walau tidak mungkin berhasil karena partainya kecil, tapi kan tidak ada resistensi yang mengarah ke dia. Walau ada, isu itu tidak berhasil dan jumlahnya kecil sekali.”
“Ini yang menggembirakan, etnis Tionghoa sudah mulai diterima dan diakui eksistensinya sebagi bagian integral dari bangsa Indonesia.”
