Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyindir proses rekrutmen yang dilakukan sejumlah partai. Menurut politikus Partai Hanura itu, saat ini masih terdapat sejumlah partai yang memakai cara instan untuk mendapatkan suara dengan merekrut orang-orang yang hanya memiliki ketenaran.
“Parpol masih berorientasi dengan cara-cara yang mudah, dengan merekrut orang-orang yang punya ketenaran,” kata Wiranto di Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis, 24 November 2016.?
Wiranto mengungkapkan masih ada partai yang merekrut para artis, penyanyi dangdut ataupun komedian. Tanpa merendahkan profesi-profesi ini, Wiranto mengatakan, rekrutmen seharusnya menyadari bahwa membutuhkan proses kaderisasi partai yang panjang. Sementara, para artis itu lebih banyak menjalani proses sebagai seniman, bukan politikus.
“Saya tidak mengatakan mereka buruk, tetapi ini kan soal kompetensi. Bicara kompetensi tidak bisa instan, dan tiba-tiba. Ada prosesnya. Bagaimanapun mereka prosesnya ya jadi penyanyi. Karena tak mungkin dengan waktu singkat dan belum matang bisa putar haluan. Ini jadi problem bagi kita semua,” ujar Wiranto.
Selain proses seleksi, Wiranto mengaku prihatin dengan perkembangan politik dan kinerja partai di Indonesia saat ini. Padahal, mengutip filsuf Yunani Aristoteles, Wiranto mengatakan bahwa politik adalah ilmu dasar dan induk dari kebaikan-kebaikan manusia.
Dia berpendapat bahwa politikus seharusnya menjunjung etika dan moral, supaya tujuan politik yang membawa kebaikan manusia dapat tercapai. Namun, hingga saat ini anggapan politik itu kotor belum hilang dari benak masyarakat.
“Tergambarlah politik di Indonesia memang kotor karena ada reduksi pemahaman. Saya kadang prihatin, pemilu itu pesta demokrasi. Betul pestanya rakyat untuk ‘kompas’ parpol dan para calon. Banyak uang yang beredar. Setelah pemilu selesai, pestanya ganti, calon terpilih gantian yang ‘kompas’. Dan itu terus berangkai. Ada satu prosesi yang berlanjut akibat kompas mengompas itu,” ujarnya.
Selain itu, politikus pun terjebak dengan justifikasi bahwa politik itu kotor. Akibatnya, kata Wiranto, di benak mereka menjadi hal yang wajar untuk melakukan apapun. “Yang dilakukan itu wajar-wajar saja karena politik identik dengan yang kotor,” ujar purnawirawan Jenderal TNI itu.
Sebagai lembaga yang menjadi pilar utama demokrasi, partai politik menurut mantan ajudan Presiden Soeharto itu memiliki hak melahirkan pemimpin formal di Indonesia. Masalahnya, kata dia, apakan parpol telah memiliki acuan dalam menyiapkan dengan baik kadernya untuk menjadi pemimpin yang memiliki kompetensi dan berintegritas atau tidak.
Untuk itu, Wiranto yang hadir mewakili Presiden Jokowi mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang meluncurkan produk Politik Cerdas dan Berintegritas (PCB), yakni naskah kode etik politikus dan partai politik, serta panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik ideal di Indonesia. Wiranto berharap dengan dua naskah dan program itu kondisi politik di Indonesia semakin baik di kemudian hari.
“Sungguh sangat tepat KPK dan LIPI membuatkan seperti itu,” kata Wiranto.
