Jaringan Pemuda untuk Demokrasi (Jardem) mencatat data yang di peroleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Februari 2014 sebanyak 318 kepala daerah dari total 524 kepala daerah seluruh Indonesia tersangkut masalah korupsi. Jumlah itu terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur tujuh orang, Bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang.
Sementara laporan Transparansi Internasional (TI) mengenai indeks persepsi korupsi global 2012 memberikan gambaran hubungan negatif demokrasi dan korupsi. Beberapa di antara 20 negara yang dianggap paling bersih dari korupsi (20 peringkat teratas), 19 adalah negara berkategori demokrasi.
“Hanya satu negara, yakni Singapura yang masuk kategori paling bersih dari korupsi, tetapi tidak tergolong negara demokrasi. Sebaliknya, 20 negara yang menduduki peringkat terbawah atau dianggap paling korup, semuanya tergolong negara bukan demokrasi” ujar Koordinator Jardem, Andriyana dalam siaran persnya.
Menurutnya ada beberapa hal yang sangat penting dikawal agar demokrasi di Indonesia lebih berkualitas dan sampai kepada substansinya. Dia menyebutkan salah satunya dengan mengawal calon kepala daerah agar bersih dari praktik politik uang dan tindakan curang.
“Hal di atas apabila dikawal dengan baik akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi bangsa Indonesia, juga bisa mempersempit ruang-ruang korupsi di Indonesia,” ucapnya.
