TopikIndo.com – Pascapenetapan tersangka pada mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh KPK, tersebar pesan berantai soal kasus suap tersebut. Pesan berantai itu berisi daftar nama-nama anggota dewan pemerintah DKI yang menerima suap dari pihak pengembang.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI Prabowo Soenirman mengaku telah mendengar informasi itu. Dalam daftar disebut ia mendapat fulus dari pengembang.
“Daftar namanya ada dua, satu ada nama saya, satu tidak ada,” tutur Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/4/2016).
Dalam daftar tersebut terdapat 23 nama anggota dewan. Anggota dewan yang disebut diduga menerima suap berupa liburan ke luar negeri hingga mendapat mobil mewah.
Terkait daftar itu, Prabowo membantah. Ia mengaku siap mempertaruhkan jabatan jika benar menerima fulus dari pengembang terkait Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.
“Saya pribadi tidak tahu dan tidak pernah terima. Kalaupun saya terima, saya siap dimundurkan,” tegas Prabowo.
Prabowo menyebut, pencantuman namanya sebagai salah satu penerima fulus tidak masuk akal. Pasalnya, ia bukan anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) yang membahas Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.
Pembahasan raperda soal reklamasi dan zonasi jadi bola panas belakangan ini. Ada dua raperda yang dibahas, yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DKI Jakarta dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Pembahasan dua raperda itu pun kerap mangkrak. Alasannya, rapat antara Badan Legislasi Daerah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah kuorum.
Isu raperda kian liar setelah dalam perjalanannya, pembahasan raperda reklamasi, KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi sebagai tersangka penerima suap. Selain Sanusi, KPK juga menetapkan Karyawan PT APL Trinanda Prihantoro Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja sebagai tersangka pemberi suap terkait pembahasan raperda.
