Tepat dua tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Pelbagai aspek telah dijalankan walau ada banyak hal masih tertinggal. Meski begitu, mereka mengklaim kepuasan publik kepada pemerintah selama ini justru meningkat.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, hujan kritik kepada pemerintah dianggap sebagai salah satu modal guna memperbaiki kinerja. Kritik terutama berasal dari partai oposisi di DPR.
Walau demikian, Pramono mencatat, selama dua tahun ini kepuasan publik kepada pemerintah menyentuh angka 68 persen. Hasil itu diperoleh banyak lembaga survei. Pramono mengaku cukup puas atas hasil ini.
“Sebenarnya kepuasaan publik berada posisi cukup tinggi. Hampir semua lembaga survei menempatkan kepuasan publik terutama kepada presiden itu sekitar 66 persen sampai 68 persen. Artinya kepuasaan itu melebihi apa yang diperoleh presiden ketika Pilpres (2014) pada waktu itu, sehingga kalau mau menggunakan ukuran inilah yang dipakai sebagai ukurannya,” ungkap Pramono, Rabu (19/10) kemarin.
Hasil cukup tinggi ini bukan berarti pemerintah telah berhasil memperbaiki segala aspek. Pramono mengakui masih banyak hal perlu dibenahi, di antaranya pembenahan ekonomi dan reformasi hukum.
Secara ekonomi, lanjut dia, belakangan memang kondisinya belum stabil. Namun, pihaknya mengklaim bahwa Indonesia terbilang bagus di banding negara lain dalam menghadapi situasi ini.
Sedangkan masalah reformasi hukum, dia menegaskan bahwa Jokowi akan meneken Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pungutan liar (pungli) hari ini, Kamis (20/10). Diharapkan adanya aturan ini bisa terwujud reformasi hukum berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Mudah-mudahan besok (hari ini) hal yang berkaitan dengan Perpres pungli segera bisa ditandatangani oleh bapak presiden karena memang ini hanya persoalan waktu,” tegasnya.
Kritikan kepada pemerintah Jokowi-JK dua tahun ini juga datang dari kubu koalisi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan menilai bahwa pemerintah selama dua tahun ini terlalu fokus berpolitik.
Menurut Daniel, pemerintah masih gagal mewujudkan sektor maritim guna mewujudkan nawacita. Pada aspek ini, pihaknya menilai pemerintah justru mengalami kemunduran. “Setelah pemberantasan illegal fishing berjalan cukup baik, tapi kekuatan perikanan nasional pun dilemahkan bahkan menuju kehancuran yang semakin terpuruk,” ujar Daniel.
“Kita sangat prihatin, karena justru itu program unggulan dan janji Jokowi untuk wujudkan poros maritim yang semakin jauh,” tambahnya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah kembali fokus pada visi dan misi awal. Sebab pemerintah dinilai telah memiliki visi besar maupun ukuran-ukuran konkret hendak dicapai.
Sementara itu, kubu oposisi justru melihat semua aspek belum memuaskan publik. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon mengatakan, cita-cita Jokowi-JK pada kampanye Pilpres 2014 lalu masih jauh dari kata memuaskan.
Fadli menilai pencapaian hampir di semua bidang pemerintahan belum menunjukkan hasil maksimal. “Apa yang jadi cita-cita untuk merealisasikan, janji kampanye masih jauh. Hampir di semua bidang,” kata Fadli.
Disektor ekonomi, kata dia, masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan. Selain itu, daya beli juga minim dan harga kebutuhan bahan pokok masih tinggi. Begitu juga dengan bidang politik. Dia melihat kehidupan politik relatif kurang sehat. Iklim demokrasi, lanjut Fadli, juga kerap diwarnai intervensi dan keinginan penguasa atau kelompok tertentu.
“Di bidang politik, masih didominasi oleh keinginan untuk melakukan satu penguasaan. Termasuk kelompok atau parpol. Kehidupan politik kita relatif kurang sehat karena beberapa parpol dipecah belah. Ada jejak dari intervensi pemerintah sehingga kehidupan demokrasi kita mah diwarnai demokrasi yang diintervensi keinginan kekuasaan,” jelas Fadli..
Sedangkan aspek hukum, pihaknya menilai semakin tak jelas. Ini dikarenakan realitas terjadi bahwa hukum menjadi tumpul ke atas tapi tajam bagi rakyat miskin. Dia menyimpulkan diskriminasi hukum masih terjadi Indonesia.
“Di bidang hukum, secara singkat saya lihat hukum kita semakin tak jelas, hukum jadi sangat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Diskriminasi hukum terjadi di mana-mana. Korupsi besar terjadi di mana-mana,” terangnya.
