Pada Ramadhan lantas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT).
Ke-3 OTT itu yaitu penangkapan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti berkaitan pembangunan jalan ; Anggota DPRD Jawa Timur Mochaad Basuki berkaitan pengawasan biaya, serta tiga anggota DPRD Kota Mojokerto.
Dalam OTT itu, yang ikut serta yaitu beberapa kader partai politik (parpol) yang menjabat di deretan eksekutif serta legislastif daerah.
Ridwan adalah kader Partai Golkar, sedang Mochamad Basuki yaitu kader Gerindra. Disamping itu, tiga anggota DPRD Kota Mojokerto yang terjaring KPK yakni Purnomo, Abdullah Fanani, serta Umar Faruq adalah kader PDI-P, PKB, serta PAN.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilainya, ramainya praktek korupsi yang dikerjakan kader parpol karna ada ketidakdemokratisan dalam pengelolaan partai.
Menurutnya, nyaris semuanya parpol di Indonesia dikelola oleh segelintir orang yang umumnya penyumbang paling besar untuk operasional partai.
Dengan hal tersebut, banyak ketentuan yang di ambil tanpa ada melibatkan nada kader yang lain.
Walau sebenarnya, menurut Donal, semestinya parpol dikelola dengan demokratis oleh semua kader parpol, termasuk juga dalam soal pendanaan.
Jenis pendanaan parpol yang memercayakan pihak spesifik dengan modal besar, kata Donal, relatif melanggengkan praktek korupsi.
Sebab, dengan jenis pendanaan sesuai sama itu, kader parpol yang punya kebiasaan mendanai partai dengan jumlah besar dituntut mencari sumber beda untuk peroleh pundi-pundi rupiah.
Umumnya, kader parpol yang dibebani mendanai partai yaitu mereka yang menjabat jadi eksekutif serta legislatif.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyebutkan, di partainya, umumnya anggota DPR RI menyumbang Rp 15-20 juta per bln..
” Hal yang sama kan juga berlaku di partai-partai beda, ” tutur Arsul.
Oleh karenanya, Donal merekomendasikan memerlukan reformasi jenis pendanaan parpol hingga tidak dikerjakan oleh beberapa orang yang mempunyai modal ekonomi yang besar.
Reformasi pendanaan parpol itu akan kurangi potensi praktek korupsi yang dikerjakan kader partai.
Sebagian pilihan yang keluar salah satunya yaitu lewat penambahan pertolongan pendanaan parpol oleh pemerintah dengan prasyarat transparansi audit di internal parpol.
Walau demikian, kata Donal, reformasi pendanaan parpol cuma satu diantara langkah untuk menyingkirkan praktek korupsi oleh kader parpol.
Ada hal-hal lain yang butuh dibenahi yaitu pola hidup beberapa politisi.
” Reformasi pendanaan cuma satu anak tangga menuju pembenahan partai. Ada bagian beda seperti pola hidup politisi serta demokrasi internal partai yang ikut mesti dibenahi, ” tutur Donal.
