Misteri Wanita Cantik Makelar Siswa Titipan di Depok
topikindo.com – Ada pemandangan berbeda yang cukup membuat mata para guru tak mampu berkedip di lingkungan sekolah SMPN, SMAN, dan SMKN di Kota Depok. Sejak awal Juli 2016, seorang wanita cantik dan seksi terlihat sibuk mondar-mandir di lingkungan sekolah.
Wanita dengan sapuhan lipstik merah di bibirnya itu mendatangi sekolah-sekolah dan bertemu dengan kepala sekolah. Dari ‘bisik-bisik’ para guru, wanita cantik yang juga menyebarkan aroma parfum yang mengoda penciuman itu ternyata merupakan utusan salah satu oknum anggota DPRD Depok yang ditugasi untuk membawa ratusan data-data siswa titipan.
“Sudah sejak tahun lalu, wanita itu sering mondar-mandir ke sekolah-sekolah. Tujuan ketemu kepala sekolah, bawa data-data siswa titipan seorang anggota DPRD Depok,” kata salah seorang guru yang tak bersedia namanya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, masalah siswa titipan selalu menjadi persoalan yang tak ada ujungnya di setiap Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN/SMAN/SMKN. Selain melakukan upaya lobi-lobi para orang tua ke para kepala sekolah agar anaknya dapat sekolah di sekolah negeri di Depok, juga dengan cara membayar oknum-oknum LSM dan anggota DPRD Depok.
Modusnya, dengan melakukan demo hingga mengumpan wanita cantik dan seksi untuk merayu para kepala sekolah. “Sudah berlangsung setiap tahun dan sudah bukan rahasia lagi, titip menitip siswa sudah jadi ajang bisnis yang mengiurkan,” kata guru tersebut.
Diungkapkan guru tersebut, setiap satu siswa titipan ditetapkan harga Rp 5-15 juta untuk masuk sekolah favorit, seperti SMAN 1 Depok dan SMPN 2 Depok. “Ini modus, sudah dijadikan ajang bisnis mereka kok. Bukan kami tidak tahu kalau dari satu siswa titipan itu mereka mendapat keuntungan finansial,” katanya.
Kepala Sekolah SMAN 6, Tugino dan beberapa kepala sekolah lainnya serta guru-guru di hampir semua sekolah negeri di Depok membenarkan adanya seorang wanita cantik yang menjadi utusan salah satu oknum anggota DPRD Depok. “Ya, memang ada seorang perempuan cantik membawa ratusan siswa titipan. Ya kami tampung saja,” katanya.
Lebih jauh, Tugino melanjutkan, di SMAN 6 sudah menerima pengajuan hampir 500 siswa titipan. “Tapi belum kami proses kok, kami masih melihat berapa jumlah bangku yang masih ada. Jika masih tersedia, maka baru kami proses dengan cara tes untuk menyeleksinya,” kata Tugino.
Diungkapkan Tugino, di SMAN 6 kuota ada sembilan rombongan belajar (rombel) untuk siswa baru yakni sebanyak 360 siswa dengan satu kelas diisi 40 siswa. “Sudah penuh, semua bangku sudah terisi sesuai kuota. Sampai saat ini kami belum mendapat instruksi dari Wali Kota Depok untuk menerima siswa titipan,” terangnya.
SMAN 6, Limo, Depok mendapat surat pemberitahuan aksi demontrasi dari sejumlah LSM, aktivis salah satu partai dan aktivis pemuda di wilayah Limo, Depok. Aksi demontrasi menuntut diterimanya siswa-siswa yang berdomisili di wilayah Limo, Depok yang akan dilaksanakan pada Senin 25 Juli 2016.
“Ya, betul ada surat pemberitahuan demonstrasi. Mereka menuntut diakomodir siswa-siswa di wilayah lingkungan sekolah. Tapi lucunya, mereka mengajukan data siswa sendiri. Ada puluhan data siswa yang diajukan,” ungkap seorang guru SMAN 6, Usep saat dihubungi.
Menurut salah seorang guru lainnya, Rita, dengan adanya rencana tersebut cukup membuat resah para guru dan siswa karena dikawatirkan akan menganggu proses belajar mengajar. “Guru-guru capek terus-terusan diintimidasi. Guru-guru akan keluar dari kelas, silahkan para pendemo itu yang mengajar,” kata Rita sedikit emosi.
Seorang guru dari SMAN 4 yang tak bersedia disebutkan namanya mengutarakan tidak setuju dengan keinginan para oknum LSM yang didukung oknum DPRD Depok untuk memberikan kesempatan siswa-siswa titipan dan membatalkan tanda tangan fakta integritas melarang siswa titipan. Alasannya, proses PPDB yang dibuka sejak 18 Juni dan sudah berakhir 20 Juli 2016 itu sudah memberikan kesempatan siswa mendaftar dengan melalui beberapa tahapan.
“Kalau niatnya membantu hanya nitip satu siswa masih wajarlah, inikan nitipnya puluhan siswa bahkan sampai ratusan. Jelas ini sudah dijadikan ajang bisnis. Lagian mau belajar di mana kalau dipaksa menerima ratusan siswa-siswa titipan itu. Jika dipaksakan, kami para guru akan mogok mengajar,” ancamnya.
Dia berharap pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Wali Kota Depok tidak membuka kembali PPDB untuk mengakomodir siswa-siswa titipan para oknum LSM dan para anggota DPRD Depok. “Harapannya, tetap jalankan sesuai prosedur tahapan PPDB,” harapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Depok, Idris Abdul Somad sudah melarang siswa titipan dalam PPDB. Meski begitu ada saja oknum anggota DPRD Depok dan oknum LSM yang tidak peduli.
Sejumlah oknum DPRD Depok dan oknum LSM itu masih saja memaksa menitipkan siswa di sekolah-sekolah di Depok baik dengan membuat memo maupun langsung mendatangi sekolah-sekolah. Tidak tanggung-tanggung siswa yang dititip di setiap sekolah mencapai 10 hingga 20 siswa.
Praktik siswa titipan jelas bertolak belakang dengan pakta integritas tentang larangan menerima siswa titipan yang dideklarasikan pihak Pemkot Depok, guru-guru, dan Ombudsman pada 25 Mei 2016 lalu. Sehingga pelaksanaan PPDB 2016/2017 langsung diawasi Ombudsman.
