Presiden Joko Widodo sudah menyetujui kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) yang dimungkinkan dialokasikan pada APBN-P 2017 atau APBN 2018. Meski demikian, besaran anggarannya masih masih belum ditetapkan karena masih harus dibahas sejumlah kementerian.
Namun informasi yang berkembang, kenaikan dana operasional parpol yang diambil dari kocek negara mencapai 1000 kali lipat. Sebelumnya parpol dapat jatah dari APBN sebesar Rp 108 per satu suara di pemilu, maka nanti akan naik menjadi Rp 1000 per suara.
Kebijakan baru pemerintah itu langsung mendapat protes keras dari berbagai kalangan, terutama masyarakat dunia maya. Di jejaring Twitter, pemilik akun @edhy. gatot menilai, kenaikan dana parpol di tengah kondisi keuangan negara carut-marut, tidak pantas dana parpol harus dinaikan.
“Tobat pak. Masak rakyat pajak digencet habis, subsidi dicabut, tapi negara bela-belain ngutang untuk biayain parpol,” protesnya.
“Untuk rakyat, pangkas, membebani, cabut, dll.. Untuk elit politik, wajib, tingkatkan, untuk dukung kinerja dll…,” kata akun @munch_yanz.
“Dana parpol dinaikin, subsidi rakyat dicabutin,” kata akun @ragilnugroho1.
“Ya wong negarane sing duwe yo parpol mbahh…sungkem sit yo mbah, lebaran mungpung esih syawal,” kicau akun @silmys_eyelash
“Subsidi Rakyat dicabut karena menjadi beban belanja negara, tapi kenapa bantuan untuk parpol meningkat ?Jadi, pemerintah berpihak pada siapa,”protes akun @ degriya_islam.
“Gaji presiden naik, subsidi dana parpol naik, gaji anggota DPR naik.. Sementara Subsidi untuk Rakyat dicabut,” cuit akun @AqilahIdeologisn, heran.
“Pajak naik? Subsidi naik? Lalu kenaikan dana parpol jadi ikut naik?? Memang parpol miskin ya?,” tanya akun @muhfachmi13.
“Dikira semua duitnya negara milik nenek moyang kali. Percuma lu ngemis minta dukungan rakyat kalau ujung-ujungnya ngerogotin APBN,” timpal @wordtalks.
Di forum kaskus, sejumlah kaskuser menyampaikan kritikannya dengan berbagai kicauan. Akun sablengwarrior mengatakan, sudah sepantasnya bantuan ini dinikmati oleh wakil rakyat.
“Namanya juga dewan perwakilan rakyat. Tugasnya memang mewakili rakyat untuk menerima subsidi, mewakili rakyat untuk hidup mewah. Memang sudah sesuai fungsinya,” kicau dia.
Menyikapi kondisi kebijakan keuangan negara saat ini, akun borjoungs mengaku punya ide agar seluruh rakyat Indonesia mendapat bantuan serupa. “Subsidi rakyat di alihkan untuk subsidi parpol, mari kita rame-rame buat parpol,” ajaknya. kun mbahmomon juga turut prihatin, menurut dia imbauan pemerintah agar rakyat ikat pinggang ternyata kontradiktif dengan penambahan anggaran untuk kepentingan para pejabat negara. “Ya begitulah negeri ini. Rakyat diminta kencengin ikat pinggang sedang pejabat ma dewan sibuk jarah-jarahan,” komennya.
“Sudah jelas musuh rakyat itu siapa kan? Jadi jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang tionghoa, siapa yang merampok negara ini??? Mikir,” seru akun cabeterasi.
Kekesalan netizen ternyata tidak hanya ditujukan pada pemerintah dan parpol saja. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini kerap mendapat tempat positif dari rakyat ikut kena semprot netizen di medsos. Pasalnya, justru KPK dianggap yang membuat kajian dan mendukung kenaikan dana parpol ini.
Sejumlah komentator laman media online tidak setuju dengan kajian KPK tersebut. Dukungan lembaga anti rasuah untuk menaikkan dana bantuan parpol justru mengundang kecurigaan.
“Sekali-sekali KPK patuh pada keinginan DPR kan sedap dipandang mata, bos??,” canda @knalpotbisinglovers.
“KPK patuh sama yang angkat pakk,” timpal @kakabobo.
“KPK sekarang gak bisa diharapkan, banyak bermain politik,” nilai @arief121.
“Kok juga pengecut, kenapa setuju dana parpol naik. Karena kok takut dana operasionalnya dibekukan. Dagelan kabeh,” duga @khan46.
“Giliran buat bayar pegawai PNS aja dibilang ngabis2in anggaran (gimana nasib honorerrr yak), ini kok buat parpol dinaikin ampe ke langit tujuh. sebelum dinaikan memangnya pemilu ga berjalan.. selesai juga kan pemilu. semua yang dipentingkan cuman uang… nggak ngliat kondisi rakyat masih banyak yang harus diperhatikan,” keluh akun @prit.
Ironisnya, saat netizen geram dengan kenaikan dana parpol, justru Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan sebaliknya. Bahkan Wakil ketua DPR ini mengusulkan agar menaikan dana parpol bukan 1000 kali melainkan 5000 kali lipat dari sebelumnya. “Saya sih mendorong harusnya bisa Rp 5.000 per suara bukan Rp 1.000,” ujar Fadli.
Menurut Fadli kondisi keuangan Indonesia saat ini masih bisa menaikan dana parpol hingga Rp 5.000. Hal tersebut pernah disampaikannya ke Presiden Joko Widodo.
