Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan jajarannya terkait rencana pengamanan demo atau unjuk rasa besar-besaran terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada 4 November 2016.
Pengamanan tersebut bagian dari pembahasan dalam rapat koordinasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama jajarannya, di Markas Polda Metro Jaya, Sabtu malam 29 Oktober 2016.
“Pengamanan unjuk rasa memang juga salah satu hal yang dibicarakan juga. Tugas yang dipercayakan kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan rencana pengamanan,” kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, usai rapat di Mapolda Metro Jaya.
“Termasuk yang dibahas, dan tentu sepenuhnya menjadi tugas Kapolda Metro Jaya untuk mempersiapkan bersama satuan kewilayahan, dalam hal ini Polres-Polres,” sambung dia.
Selain pengamanan, kata Boy, Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan kepala daerah di sekitar Jakarta, agar menjalin komunikasi persuasif dengan demonstran. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya unjuk rasa anarkis dan ditumpangi pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
“Itu yang salah satu juga tadi diimbau menjelang tanggal 4 (November), untuk melakukan koordinasi dengan tokoh agama, masyarakat, dengan unsur pemerintah daerah, kiranya di dalam unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan tertib,” papar dia.
Boy menegaskan untuk pengamanan pada 4 November nanti, tidak ada penarikan personel Brimob dari wilayah lain. Karena personel di Polda Metro Jaya cukup banyak, dengan melibatkan jajaran di wilayahnya.
“Tidak ada, Polda Metro tidak ada (bantuan dari Polda lain),” tegas dia.
Boy mengatakan kepolisian akan mengedepankan cara pengamanan persuasif, saat mengawal unjuk rasa nanti. Sebab, pengamanan unjuk rasa bagian dari tugas kepolisian.
“Pendekatan dalam hal unjuk rasa adalah pelayanan pengamanan. Kita berpikir positif, jangan langsung berpikir bahwa pengunjuk rasa akan melakukan hal hal yang tidak baik. Tetapi kita tidak underestimate. Semua langkah itu dipersiapkan termasuk yang sifarnya kontigensi. Itupun dipersiapkan,” papar dia.
“Yang terpenting saat unjuk rasa jika nanti tanggal 4 (November) dilaksanakan, kepolisian dalam hal ini wajib mengedepankan langkah persuasif. Dan memberikan jaminan bagi masyarakat yang lainnya yang tidak berunjuk rasa, dapat berativitas seperti biasa,” sambung Boy.
Unjuk Rasa ke Istana
Tekait beredarnya isu adanya unjuk rasa ke Istana dan sejumlah daerah di media sosial, Boy menyatakan, kepolisian belum dapat memastikan kebenarannya. Yang jelas, polisi akan selalu siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Begini saja, kita kalau kaitan masalah unjuk rasa kita susah siapkan pengamanannya. Seberapa besar dan sebagainya, kita masih update terus hari ini. Kita belum bisa menyampaikan hal yang pasti terkait rencana itu ya,” ujar dia.
“Serahkan saja kepada kita, kita akan kerja sama dengan unsur di negara kita, untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” tegas dia.
Boy pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terhasut atau terprovokasi informasi yang belum jelas (hoax) serta menyesatkan. Masyarakat juga diimbau saling menjaga kebersamaan.
“Jaga bersama keutuhan bangsa kita, NKRI, kita wujudkan Pemilukada yang demokratis ya, yang tentunya berkaitan dengan hasil dari Pemilukada yang berkualitas nanti. Kami sangat berharap sekali semua elemen masyarakat, mari kita bersatu dalam kebersamaan,” kata dia.
Boy mengingatkan, ujaran kebencian atau ajakan yang bersifat menghasut kepada masyarakat melalui media sosial atau siber, polisi akan menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Ada hal-hal yang tentu tidak sesuai, kita serahkan sesuai proses hukum yang ada,” tandas Boy.
Front Pembela Islam dan sejumlah ormas Islam lainnya, rencananya kembali menggelar demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 di Jakarta. Untuk rasa tersebut terkait pengusutan kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
