topikindo.com – Publik saat ini sedang dihangatkan oleh kasak-kusuk pergantian Kapolri setelah Jenderal Badrodin Haiti tidak sampai satu bulan lagi akan memasuki masa pensiun.
Seperti sebelumnya, isu pergantian kapolri menjadi seksi karena ada banyak kepentingan yang bermain, intervensi politik, serta indikasi polisi ikut bermain politik dalam menentukan pemimpin mereka.
Hal itu terungkap dalam diskusi yang digelar oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) bertajuk ‘Menjaga Profesionalitas Memilih Kapolri Yang Pas Dan Terpercaya’ di Paragon Gallery Hotel Jakarta, Jakarta Pusat.
“Kami merasa sangat prihatin dan selalu gelisah setiap menjelang pergantian Kapolri. Mulai dari di masa lalu di zaman Presiden Gus Dur setiap pergantian Kapolri, polisi mulai berpolitik, minta dukungan parlemen, terjadi huru-hara,” ujar Koordinator GBI, Adhie M Massardi.
Adhie menegaskan, sudah seharusnya ada mekanisme yang mengatur suksesi Kapolri yakni regenerasi yang sesuai jenjang hirarki dalam tubuh Polri. Suksesi semacam ini disebutnya akan mandiri dan bebas dari intervensi, jika sesuai berdasarkan jenjang karir.
Secara gamblang, Adhie menyebutkan Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat Wakapolri adalah nama paling depan yang harus dipertimbangkan Preside Joko Widodo untuk menjadi suksesor Jenderal Badrodin Haiti.
“Suksesi Kabareskrim baru patut diteladani, dimana Wakabareskrim naik menjadi Kabareskrim. Ketika kepalanya sudah selesai, maka wakilnya naik,” ujar Adhie.
Hal ini sangat positif karena apabila Komjen Budi Gunawan yang mengambil alih tampuk kepemimpinan Polri, ia tinggal melanjutkan program yang sudah berjalan, sehingga tidak perlu lagi adanya konsolidasi ulang. Hal ini juga memperkecil kemungkinan intervensi politik yang akan dilakukan oleh parlemen atau partai politik.
“Jadi konsentrasi kita hanya memilih Wakapolri, Wakapolri yang lama naik jadi Kapolri,” tandas Adhie.
