Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di era pemerintahan Presiden Jokowi adalah yang terburuk sejak reformasi 1998.
Menurutnya di era pemerintahan Jokowi ini, DPR sangat mandul dalam produktifitas Undang-undang.
“DPR saat ini merupakan yang paling buruk sejak era reformasi, Untuk tahun 2017 dari 50 Rancangan Undang-undang baru dua yang disahkan. Tahun lalu malah tidak lebih dari 10 (Produk Undang-Undang),” katanya dalam diskusi beetajuk Jaringan Masyarakat Antikorupsi di Jakarta, Minggu (7/5/2017).
Selain itu ia menilai upaya pelemahan DPR kepada KPK juga sangat terlihat dalam menggulirkan hak angket. Oleh karena itu ia menilai DPR tidak serius dalam mendukung KPK
“DPR ingin menguatkan KPK itu sulit dipahami karena mereka sedang menjadi target oleh KPK, Hak angket dijadikan palu godam untuk dalan tanda petik meneror KPK,” ujarnya.
Menurutnya hak angket merupakan senjata pamungkas DPR untuk menangkis serangan dari luar.
“Hak angket ini menjadi senjata DPR bila mendapat serangan dari luar atau dari lembaga-lembaga lain,” ujarnya.
