Dua hari pasca-aksi damai 411, Presiden Joko Widodo langsung tancap gas menggelar sejumlah pertemuan dengan berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat. Mulai mendatangi Polri, TNI, Kopassus, NU, Muhammadiyah serta mengundang sejumlah ormas dan pengasuh pondok pesantren ke Istana. Apa dampak dan relevansinya?
Konsolidasi kenegaraan yang dijanjikan Presiden Jokowi usai aksi damai 4 November 2016 lalu saat menggelar telekonferensi dengan masyarakat Indonesia di Australia Sabtu (5/11/2016) dibuktikan dengan menggelar sejumlah pertemuan dengan lembaga negara khususnya lembaga di sektor hukum dan keamananan seperti Polri dan TNI.
Serangkaian pertemuan yang digelar Presiden itu memiliki benang merah yang dapat ditarik yakni dorongan penegakan hukum yang secara transparan serta komitmen pemerintah untuk tidak melakukan intervensi dalam proses hukum. Dalam pertemuan dengan sejumlah ormas, Presiden juga berharap tidak ada aksi lanjutan setelah aksi damai 411 yang melibatkan ratusan ribu orang.
Konsolidasi kenegaraan Presiden Jokowi ini, bila dikonstruksikan dengan narasi yang muncul setelah aksi 411 ini khususnya dari pemerintah dan pendukungnya, memang memiliki relevansi, setidaknya terhadap narasi yang dibangun pemerintah. Seperti narasi soal adanya upaya gerakan makar, tudingan aktor politik yang menunggangi aksi kerusuhan di Jumat (4/11/2016) malam pekan lalu.
Meskipun, secara kasat mata, persoalan yang menjadi tuntutan utama dalam aksi demonstrasi pada 4 November 2016 lalu sejatinya sederhana, soal dorongan kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.
Aksi tersebut, bila ditelusuri lebih jauh lagi merupakan reaksi atas diamnya Presiden dalam merespons persoalan yang menjadi perhatian serius para demonstran yang telah terjadi pertama kali Aksi Bela Islam pertama Jumat, 14 Oktober 2016 lalu. Sikap diam Presiden dalam perkara Basuki ini diinterpretasikan sebagai upaya pengamanan atas dugaan kasus yang ditudingkan terhadap Basuki.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Muhammad Syafii menilai roadshow yang dilakukan Presiden dengan mendatangi sejumlah lembaga negara dan ormas keagamaan tidak memiliki relevansi terkait dengan persoalan inti dari tuntutan masyarakat yakni dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.
“Lobi sana lobi sini ini apa maksudnya? saya melihat antara Jokowi dan Ahok ini ada satu paket. Serangan pada Ahok dipahami serangan pada Jokowi. Keinginan rakyat untuk penegakan hukum terhadap Ahok dipahami sekan-seakan penegakan hukum pada Jokowi. Ada apa ini antara Jokowi dan Ahok?” gugat Syafii saat dihubungi.
Syafii menyebutkan tuntutan masyarakat dalam aksi 411 sederhana yakni penegakan hukum yang adil atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama. “Jokowi kan Presiden, tinggal panggil Kapolri, periksa dan tegakkan hukum, ngapain lobi sana lobi sini. Kita datang damai-damai tidak ada keinginan macam-macam,” tegas politisi Gerindra itu.
Upaya roadshow yang dilakukan Presiden Jokowi tentu tetap memiliki arti penting, tidak ada yang sia-sia dari silaturahim yang dilakukan oleh siapapun termasuk oleh Presiden. Meskipun, soal efektivitas sejumlah kunjungan tersebut tentu perlu diamati lebih lanjut. Bila dimaksudkan untuk menyejukkan persoalan dan menjelaskan duduk persoalan utama yang menjadi tuntutan publik, tentu roadhsow tersebut akan memberi dampak positif.
Namun sebaliknya, bila roadshow hanya terhenti pada politik simbol yang jauh dari substansi pokok persoalan tentu saja roadshow tersebut tidak memiliki dampak yang berarti khususnya terhadap persoalan inti yang saat ini disoroti publik.
– See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2338099/apa-manfaat-roadshow-presiden-pasca-411#sthash.BlmJZBDv.dpuf
