KPK Diduga Terlibat Kongkalikong Dengan Penguasa?

Hukum Indonesia Kacau, Negeri Ini Masuk Kondisi Bahaya

topikindo.com – Kecaman dari berbagai kalangan terus dilakukan, baik melalui media massa maupun opini publik yang menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kehilangan nyalinya untuk menangkap para koruptor kakap serta hanya mengumbar pencitraan.

KPK diduga terlibat kongkalikong dengan penguasa. Buktinya, sampai sekarang tidak mengusut mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Akhirnya, kebijakan itu diakali dengan UU pengampunan pajak atau tax amnesty, hingga kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam berbagai masalahnya.

Rachmawati Soekarnoputri ikut angkat bicara mengenai kecurigaan terhadap KPK yang menuai keresahan masyarakat. “Kebijakan meloloskan koruptor pengemplang pajak dilindungi dengan payung hukum,” ujarnya di Jakarta, Selasa (5/7/2016).

Rachmawati bahkan menjuluki rezim saat ini sebagai pelindung koruptor. Dia mengambil contoh kasus-kasus perampokan uang negara yang selesai tanpa penyidikan.

“Dalihnya asal duit kembali. Di sisi lain, nama-nama penerima tax amnesty dirahasiakan. Artinya, pemerintah melanggar UU tentang keuangan negara bahwa soal keuangan negara ini harus transparan dan akuntabel,” beber Rachma.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmon J. Mahesa menegaskan, aparat hukum haruslah bekerja sesuai amanah kepercayaan masyarakat. “Melindungi rakyat Indonesia, bukan malah menjadi alat penguasa,” ujar Desmon saat dihubungi.

Dijelaskannya, persoalan hukum tegas demi rakyat kecil yang lemah, sebab itu rakyat janganlah dijadikan korban peraturan untuk keuntungan para pemodal saja.

Seperti diketahui, Prof Romli Atmasasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran mengungkapkan adanya keterkaitan Jokowi semasa menjadi Gubernur dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), sehingga masyarakat mengharapkan adanya transparansi.

Tokoh dibalik berdirinya KPK ini bahkan menyebut sejumlah pihak yang tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat secara umum. “ICW dan KPK inkonsisten dan pengecut,” kritiknya tajam. Hal ini dikhawatirkan semakin membuat kekacauan dalam dunia hukum kemudian berdampak pada kekacauan negara.