Pilkada Serentak 2017, Isu PKI Kembali Merebak
topikindo.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang, Thjai Cui Mie sempat terseret dalam isu kebangkitan komunisme belum lama ini. Pasalnya, bakal calon Wali Kota Singkawang di Pilkada 2017 itu membagikan kalender yang memuat logo palu arit sebagai sarana sosialisasi dirinya kepada masyarakat.
Sebagian masyarakat Singkawang menjadi resah karena isu komunis berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan politik di kota tersebut.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik sekaligus Direktur Institut Publik Indonesia (IPI) Karyono Wibowo menegaskan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus menanggapi isu ini dengan serius. Mendagri, kata dia, perlu melakukan investigasi lapangan supaya terang benderang persoalannya.
“Ini masalah serius. Apalagi isu ini muncul menjelang pilkada 2017. Jangan sampai pilkada 2017 dijadikan momentum oleh kekuatan laten komunis untuk kembali bangkit,” ujar Karyono saat dihubung.
Bekas Juru Bicara Presiden Abdurahman Wahid Adhie Massardie turut angkat bicara tentang isu ini. Menurut Adhie, Pemerintah pusat harus merespons isu ini. Kalau dibiarkan liar, bisa menjadi potensi konflik di tengah masyarakat.
“Yang terpenting lagi, figur-figur politisi daerah yang terindikasi terlibat dalam pemakain logo palu arit sebaiknya tidak diberi ruang untuk berkuasa karena hal itu bisa dianggap sebagai kebangkitan komunis,” kata Adhie.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini juga mengatakan terlepas dari benar atau salah, isu itu bisa menjadi sumber konflik sosial. Karena itu, Adhie meminta kepala BIN dan Kapolri segera melakukan investigasi yang mendalam. Dia menambahkan, partai politik tidak boleh mencalonkan politisi daerah yang terindikasi dekat dengan isu komunisme ini.
“Meskipun kebenaran dari isu ini perlu ditelaah secara mendalam dan komprehensif, setidaknya partai politik harus ambil bagian dalam mengantisipasi risiko yang lebih buruk dengan tidak mencalonkan mereka yang diduga terlibat dalam gerakan komunisme gaya baru ini,” lanjut Adhie di sela kesibukan Idul Fitri 1437 H.
Seperti diberitakan, anggota DPRD Kota Singkawang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Thjai Cui Mie sempat membagikan kalender yang berisikan kampanye politik dirinya disertai logo palu arit. Kapolres Singkawang AKBP Sandi Alfadien Mustofa mengakui adanya peredaran kalender tersebut berdasarkan aduan warga dan kerja intel kepolisian di lapangan. Mustofa mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dengan tidak melakukan aksi yang berlebihan.
Direktur Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane ketika dihubungi di Jakarta mengatakan kepolisian tidak boleh menganggap isu ini sederhana. “Ini isu yang serius untuk kepolisian. Ini ujian bagi Polri terutama nanti di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian,” ujar Neta.
Neta juga memuji kinerja Polresta Kota Singkawang yang cepat membaca situasi dan menjaga keamanan pascaisu palu arit ini. Polisi, kata dia, sudah melakukan dengan baik. Upaya antisipasi gangguan keamanan dan meredam potensi konflik di sana. Kita perlu apresiasi itu.
“Tetapi Polri harus terus mengawasi dinamika yang berkembang apalagi sebentar lagi kampanye politik Pilkada mulai ramai. Kita tidak ingin isu palu arit ini mengacaukan keamanan di Singkawang. Maka sebaiknya Polri perlu memberikan rekomendasi kepada partai politik agar para politisi yang terindikasi komunis tidak boleh dicalonkan partai,” imbuh Neta.
Sementara pengamat Politik Boni Hargens menanggapi isu ini dengan santai. Boni mengimbau masyarakat tidak perlu terlalu panik. Pasalnya, dia agak ragu dengan isu komunis gaya baru. Tapi bukan itu yang perlu disikapi. Yang perlu diawasi adalah dampak dari isu tersebut pada keamanan masyarakat.
“Partai politik punya andil untuk itu. Maka sebaiknya partai tidak mencalonkan mereka yang diduga terlibat dalam isu ini. Terlepas dari faktanya seperti apa, isu itu sudah menjadi sumber konflik. Maka, partai perlu mengevaluasi para bakal calon dalam pilkada agar tidak terjebak dalam isu seperti ini,” tegas mantan Juru Bicara Relawan Jokowi tersebut.
