TopikIndo.com – Problem terbesar pemerintahan Jokowi dan JK adalah tidak nyambungnya antara skema, tema dan strategi pembangunan. Seperti kebijakan poros maritim yang tidak jalan, karena tidak melibatkan faktor poleksusbudhankam. Hal itu diperparah dengan pola pikir dan benak pikir penyelenggara negara dan masyarakatnya yang tidak berubah ke arah maritim.
“Kenapa bisa begitu, karena rezim ini lahir dari rahim UUD 2002 atau orde reformasi, bukan rahim UUD 45,” demikian dikatakan Indrajid dari Global Future Justice dalam diskusi yang digagas Komunitas Budaya G49 di Jakarta, Sabtu (9/4) petang.
Selain Indrajit, dalam diskusi yang dihadiri puluhan aktivis pergerakan bertema Negara, Agama dan Pasar dalam Konteks Politik Saat ini, itu juga menghadirkan DR. Khaerulhadi M. Anik Dosen tetap FE Universitas Trisakti.
Indrajid menambahkan, untuk mengubah keadaan karutmarut seperti sekarang, masyarakat harus melakukan persamaan persepsi, dan harus membangun persenyawaan untuk persatuan, “Dengan demikian akan lahir pemimpin alami, bukan pemimpin karbitan,”katanya.
Karena daulat rakyat yang ada saat ini, dan diklaim sebagai daulat negera, adalah omong kosong. “Sejak UUD 45 direvisi pada 2002, yang kemudian menjadi demokrasi liberal, demokrasi saat ini menjadi salah kaprah,”imbuh dia.
Yang mengakibatkan politik yang seharusnya diartikan sebagai pro kemakmuran rakyat, belum terjadi di Indonesia.
DR. Khaerulhadi M. Anik menilai, saat ini negara belum menempatkan dirinya sebagai pelayan publik. Buktinya negara misalnya belum memberdayakan petani padi, agar harga mampu menjual produknya dengan harga sewajarnya.
“Negara harus menyediakan permodalan. Intinya manajemen Koprerasi harus berjalan adil. Sebagaimana pasal 33 UUD 45, yang diharapkan dapat menangkal kerakusan pelaku ekonomi,” ujarnya.
Menurut dia, yang terjadi saat ini justru sebaliknya, penyelenggara negara atau SDM-nya kalah dengan tukang topeng monyet. “Tukang topeng monyet mampu menghidupi dirinya sendiri, sementara SDM penyelenggara negara tidak mampu menghidupi diri sendiri”.
Untuk itu, meminjam ungkapan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, orang jahat meski sedikit tapi karena terorganisir mampu mengalahkan orang baik yang banyak, tapi tidak terorganisir. “Maka dari itu setiap orang baik harus mengorganisir dirinya, demi melawan orang jahat yang ada di negeri ini,” katanya.
Hanya dengan mengorganisir kebaikan menjadi kekuatan melawan kejahatan yang terorganisir, maka sistem demokrasi yang sehat niscaya akan terwujud. “Seperti pasal 33 UUD 45, kalau benarbenar diterapkan, orang yang tidak bekerjapun di negeri ini dapat jaminan dari negera,” ujar Khaerulhadi.
Aktivis dan politikus kawakan Sri Bintang Pamungkas, yang juga hadir dalam diskusi yang dipandu Isti Nugroho itu mengatakan, untuk menghadapi kondisi negara yang menurutnya jauh dari ideal saat ini,”Kita harus mengingat pernyataan (Albert) Einstein, untuk menggambarkan kondisi saat ini, yaitu agama tanpa ilmu tidak kemana mana, dan ilmu tanpa agama, buta. Jadi, agama dan ilmu tidak bisa dipisahkan,” katanya.
Menurut dia pemerintahan Jokowi-JK adalah produk politik yang tidak becus. “Dengan demikian rezim saat ini harus diganti, dan diganti sesuai citacita proklamasi,” ungkapnya yang mengaku mempunyai dokumen jika Jokowi-JK sebelum dilantik menjadi presiden dan wapres, telah mempunyai simpanan uang jutaan dolar di luar negeri, termasuk para istristrinya.
