Kendati program Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) merupakan program unggulan dari Presiden Republik Indonesia (RI) namun ternyata hingga saat ini dukungan anggaran untuk pemberantasan pungutan liar ini jauh dari harapan.
Padahal seharusnya baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dapat mengoptimalkan dukungannya dalam program ini karena merupakan amanah undang – undang.
Demikian disampaikan Irwasda Polda Kaltim Kombes Pol Darmawan, M Hum pada Tribun saat ditemui di sela – sela kegiatan rapat kerja Tim Saber Pungli Kaltim – Kaltara, Kamis (13/4/2017) di Hotel Grand Tjokro Balikpapan.
“Harapan saya karena ini merupakan program unggulan dari pada Presiden Jokowi, maka pemerintah seharusnya baik pemeritah provinsi maupun kabupaten/kota dapat memberikan dukungan dalam bentuk anggaran, karena memang amanah undang-undang agar seluruh kegiatan yang terkait dengan Saber pungli didukung anggaran APBD, tapi selama ini belum ada,” katanya.
Oleh karenanya, pada kesempatan rapat kerja tersebut juga dipergunakan untuk menentukan alokasi anggaran yang nantinya akan diajukan ke masing–masing kabupaten/kota.
“Memang dari masing-masing kabupaten dan kota ini sudah menjanjikan,” katanya.
Ia mengungkapkan anggaran yang dijanjikan oleh pemerintah provinsi Kaltim sebesar Rp 1 miliar, sementara untuk provinsi Kaltara sebesar Rp 2 miliar.
Namun demikian, ada beberapa kota/kabupaten yang anggarannya jauh dari harapan. Balikpapan contohnya, hanya mengalokasikan anggaran untuk Tim Saber pungli sebesar Rp 100 juta. Demikian juga untuk Tarakan hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 juta.
Padahal menurutnya, dalam Tim Saber Pungli terdapat 4 pokja yakni pokja intelijen, pokja pencegahan, pasca penindakan dan pokja yustisi. Oleh karenanya, anggaran yang minim juga kurang mendukung Tim Saber Pungli.
Ia menjelaskan idealnya, jika dalam 1 pokja Rp 5 juta maka dalam satu bulan sebesar Rp 20 juta, atau Rp 240 juta per tahun. Belum lagi untuk kegiatan penindakan, lidik dan lain sebagainya.
Sehingga idealnya anggaran untuk Tim Saber Pungli berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.
“Untuk tindakan-tindakan, lidik dan lain sebagainya itu anggarannya paling besar apalagi kalau misalkan, maafkan dilakukan penuntutannya dalam persangkaan kasus korupsi itu harus dilaksanakan di Kejati di Samarinda. Kalau di tempat-tempat lain misalkan di Bontang atau Tarakan dan harus proses di Samarinda, berapa pengeluarannya, itu idealnya harus dihitung indeksnya,” katanya.
