Reklamasi Jakarta, Uang Triliunan Rupiah Terlibat

REKLAMASI JAKARTA RP 9 TRILIUN PER TAHUN, UANG DARI MANA?

topikindo.com – PROYEK pembangunan tanggul raksasa dipastikan akan menyerap biaya investasi dan biaya pemeliharaan yang sangat besar. Selain itu, proyek tanggul raksasa berpotensi untuk menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, keanekaragaman hayati, dan lingkungan.

Dalam dokumen NCICD, terdapat rencana penutupan Teluk Jakarta dan mengubah 75 km2 wilayah air laut menjadi danau air tawar sebagai sumber air baku. Hal ini berpotensi menjadi masalah mengingat Teluk Jakarta adalah hilir bagi 13 sungai di Jakarta yang tercemar. Biaya pengolahan air tersebut mencapai Rp 9 triliun per tahun (Muslim Muin, Kompas  6 Juni 2016). Biaya ini pun belum termasuk biaya operasi dan pemeliharaan mesin pompa air terbesar di dunia untuk mempertahankan tinggi permukaan air di danau buatan tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menanggung biaya tersebut? Dan siapa yang akan menanggungnya?

Berbagai solusi infrastruktur telah dibangun sejak abad ke-19 untuk mengatasi banjir dan rob di Jakarta. Tetapi hasilnya kurang memuaskan dengan fakta permasalahan banjir tetap menghantui Jakarta setiap tahunnya. Diskusi menyoroti bahwa akar permasalahan Jakarta saat ini sesungguhnya adalah pembangunan yang tidak terkendali. Sebagai contoh, kawasan hijau dan daerah penampungan/resapan air disulap menjadi area perumahan dan komersial. Di saat yang sama, penggunaan air tanah di Jakarta juga menjadi tak terkendali. Kedua hal ini merupakan masalah pokok yang menyebabkan penurunan muka tanah.

Oleh karena itu, penghentian penggunaan air tanah perlu menjadi prioritas di Jakarta, misalnya dengan mengembangkan instalasi pengolahan air dan jaringan pipa distribusi air baku.  Hal ini perlu menjadi prioritas yang dilakukan pemerintah dibandingkan membangun mega-infrastruktur tanggul raksasa. Solusi -solusi yang juga didiskusikan antara lain memulihkan daerah tangkapan air di Bogor dan sekitarnya, mengatur pendirian gedung-gedung besar di Jakarta, dan mengurangi urbanisasi ke Jakarta dengan melakukan desentralisasi pembangunan.

Hal lain adalah risiko yang terkait dengan kondisi geologis Jakarta yang rawan terdampak gempa bumi. Riset terbaru oleh Saygin, et al. (2016) dari Australian National University menemukan bahwa Jakarta terletak di atas lapisan sedimen tebal yang berpotensi terkena dampak aktivitas seismik saat subduksi terjadi di sepanjang lempeng Pasifik. Dengan kata lain, gempa-gempa berkekuatan besar yang terjadi di luar Jakarta (terutama dari pesisir selatan pulau Jawa) sangat mungkin berimbas ke Jakarta. Studi yang dilakukan oleh LIPI menyebutkan  bahwa gempa raksasa pada tahun 1699 pernah memporakporandakan Jakarta. Gempa tersebut berpotensi akan datang kembali apabila memiliki probabilitas waktu ulang 500 tahun (dapat dilihat di http://lipi.go.id/lipimedia/Peta-Direvisi-Sumber-Baru-Gempa-Ditemukan/15689). Berdasarkan fakta tersebut, membangun tembok raksasa di Teluk Jakarta cukup berisiko.

Selain itu, potensi gempa dengan tambahan beban bangunan yang sangat besar di atas material dasar laut yang belum terkonsolidasi dapat menimbulkan liquifaksi. Hal ini terjadi di bandara Kansai Jepang yang saat ini nyaris tenggelam karena pulau reklamasi tidak kuat menanggung besarnya beban infrastruktur dan liquifaksi akibat gempa. Kami tidak menemukan satu pun dokumen pendukung NCICD yang membahas toleransi tanggul raksasa terhadap gempa bumi.

Bisa dikatakan, pembangunan mega-infrastruktur tidak selalu menjadi pilihan terbaik, bahkan di Belanda dan negara-negara maju lainnya. Pengembangan berbasis alam saat ini mulai menjadi alternatif untuk memitigasi banjir dan pertahanan pesisir laut.

Pengembangan berbasis alam mempertimbangkan perlindungan keanekaragaman hayati serta tingginya biaya investasi dan pemeliharaan mega-infrastruktur. Ini merupakan pergeseran paradigma yang sedang terjadi dan kerap disampaikan para akademisi dunia.

Karenanya, walaupun Belanda memiliki kemampuan dan pengalaman dalam membuat mega-infrastruktur penanggulangan banjir dan pertahanan pesisir, saat ini Belanda juga mulai mempertimbangkan solusi berbasis alam. Belanda misalnya menjalankan proyek room for the river yakni menambah daya tampung sungai dengan memindahkan tanggul yang sudah ada ke jarak yang lebih jauh.

Pemerintah Indonesia sebaiknya memikirkan solusi bagi Jakarta dari hulu permasalahan. Menganggarkan uang dalam jumlah yang sangat besar tanpa memperbaiki akar permasalahan hanya akan menjadi bencana bagi warga Jakarta dan bagi negara kita.

Tulisan ini dibuat untuk meluruskan pemberitaan media maupun diskusi di media sosial dengan menegaskan bahwa diskusi reklamasi Jakarta merupakan ajang tukar pikiran pelajar Indonesia di Belanda yang dilakukan secara akademis tanpa muatan kepentingan politik apapun.(diskusi Reklamasi Teluk Jakarta/rmol)