Setelah sukses pada periode I, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty). Tercatat, dana repatriasi dan deklarasi harta dalam program amnesti pajak hampir menyentuh angka Rp4.000 triliun.
Dikutip dari laman pajak.go.id, Sabtu (3/12/2016), nilai pernyataan harta berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai Rp3.972 triliun.
Adapun komposisi nilai pernyataan berdasarkan SPH itu antara lain deklarasi dalam negeri mencapai Rp2.842 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp986 triliun, dan dana repatriasi yang tercatat Rp143 triliun.
Sementara uang tebusan berdasarkan SPH yang disampaikan tembus Rp95,3 triliun. Dengan komposisi, antara lain wajib pajak orang pribadi non-UMKM mencapai Rp80,6 triliun, badan non-UMKM sebesar Rp10,5 triliun, wajib pajak UMKM sebesar Rp3,8 triliun, dan badan UMKM sebesar Rp245 miliar.
Selain itu, komposisi realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP) mencapai Rp99,1 triliun. Komposisinya antara lain pembayaran tebusan Rp95,6 triliun, pembayaran tunggakan Rp3,06 triliun, pembayaran bukti permulaan (bukper) Rp484 miliar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya akan kembali mensosialisasikan dan memanaskan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan program amnesti pajak kendor lantaran isu politik yang terjadi di Ibu Kota.
Dia mengakui, beberapa waktu belakangan disibukkan untuk meredam situasi politik yang memanas jelang Pilkada DKI Jakarta. Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini sampai bersafari ke markas besar aparat keamanan hingga melakukan pertemuan dengan para pimpinan partai untuk meredam tersebut.
“Kalau dua hingga tiga minggu lalu saya masih naik kuda karena dinamika politik yang memanas, sekarang harus balik lagi. Fokus, konsentrasi pada persoalan yang akan menjadi target kita semua,” katanya dalam CEO Forum 2016 di JCC, Jakarta
